Inilah ancaman serius bagi hak asasi manusia (HAM), yang justru terjadi di tengah suasana keterbukaan dan kebebasan ini. Sangat ironis, tentu saja. Lebih ironis lagi, ada kesan kuat, aparatus pemerintah tunduk patuh dan berada dalam kendah otoritas tokoh-tokoh agama tertentu.
Tidak hanya itu, konflik komunaf akibat Perber No. 8/9 tahun 2006 - revisi SKB No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 - tentang regulasi tempat ibadah, juga terus berlangsung. Efek bola saljunya, kelompok minoritas menjadi tak punya kesempatan luas mendirikan rumah ibadah; sesuatu yang sakral dan urgen bagi ekspresi keberagamaan...
Sejak awal 2000-an, regulasi bernuansa agama - yang acap disebut Perda (bernuansa) Syariat lslam - turut mengeruhkan suasana. Momentum otonomi daerah, scakan berkah yang membuat pemerintah daerah latah atau bahkan kebablasan ramai-ramai menerbitkan regulasi agama, yang justru mengidap banyak unsur diskriminasi
Atas dasar itu semua, kehadiran buku bertitel Politisasi Agama dan Konflik Komunikasi: Beberapa Isu Penting di lndonesia, kendati hanya menampilkan highlight politisasi agama dan konflik komunikasi yang terjadi di beberapa wilayah saja...
|
Rp | |
Hemat Rp 11.400 | |
Rp 64.600 | |
Judul | Politisasi Agama dan Konflik Komunal : beberapa isu penting di lndonesia |
No. ISBN | - |
Penulis | Ahmad Suaedy, dkk |
Penerbit | The Wahid Institute |
Tanggal terbit | Mei - 2010 |
Jumlah Halaman | - |
Berat Buku | - |
Jenis Cover | Soft Cover |
Dimensi(L x P) | - |
Kategori | Sosial-Politik |
Bonus | - |
Text Bahasa | Indonesia ·· |
Lokasi Stok | gudang bukukita |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar